Dinas PU Sarolangun Sosialisasikan Aturan Baru Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa | | PENA JAMBI

Dinas PU Sarolangun Sosialisasikan Aturan Baru Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Rabu, 25 September 2019 | 19:38 WIB

pen20

Suasana sosialisasi di ruang rapat Dinas PUPR Sarolangun


SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas PUPR melakukan sosialisasi Perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa serta permen PUPR no 07 tahun 2019, standar dan pedoman, pengadaan, jasa, kontruksi melalui penyedia. Rabu (25/9/2019) di aula kantor tersebut.
Bupati melalui Asisten II Ir Dedi Hendri dalam sambutannya mengatakan bahwa, terkait aturan demi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya wajib dilakukan sosialisasi, agar masyarakat dapat mengetahui informasi apa yang sedang berkembang, termasuk persoalan yang berkaitan barang dan jasa.
“Perubahan aturan ini upaya pemerintah agar pengguanaan anggaran bisa tepat, perubahan ini juga tentu punya dalil yang kuat dan selaras juga dengan kondisi kekinian,” kata Dedi.
Dia mengharapkan, sosialisasi ini tidak sebatas seremonial belaka namum bisa bermanfaat dan bagi yang hadir dan masyarakat, “para kontraktor, dinas terkait dan masyarakat juga harus tau persoalan perubahan aturan ini,” kata Dedi mengharapkan.
Sementara itu, Kajari Sarolangun, Munif SH.MH, dalam paparannya sebagai narasumber mengatakan tugas pihak kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum namun yang paling inti kata dia menyelamatkan setiap kegiatan pemerintah dari kesalahan hukum.
“Sosialisasi ini penting, tugas kejaksaan disamping sebagai penuntut umum itu, juga soal kegiatan seperti ini, bayangkan sejak tahun 2016 hingga saat ini kejaksaan sudah menyelamatkan 100 triluan lebih anggaran negara ini. Ini semua berkat TP4D yang sudah kita bangun bersama,” kata Kajari.
Dengan tegas, dia mengingatkan agar proses tender dan PL serta penggunaan anggaran lainnya jangan ada yang terlambat dan harus tepat dan cepat administrasinya dan tepat juga penggunaannya.
“Ini juga mengingatkan agar persoalan proses tender dan PL dan penggunaan anggaran lainnya administarsinya harus cepat dan tepat, ini kadang sudah sampai bulan 6 belum juga ada progres, ini ada apa,” katanya.
Ada juga kata dia, OPD yang takut menggunakan anggaran padahal sudah ada TP4D yang menjadi tempat bertanya dan aturan juklak juknis yang bisa jadi acuan.
“Kenapa harus takut kalau kita benar, gunakanlah anggaran ikuti aturan yang telah ditentukan kalau kurang paham bertanya. Kalau kita salah iya wajar takut,” katanya.
“Kami kan ada tempat bertanya, salah satu tugas TP4D ini, mengawal, mengamankan, mendukung keberhasilan pemerintah mengantisipasi setiap masalah, tapi intinya kita mengedepankan langkah persuasif dan preventif. Jadi, tidak perlu takut yang penting benar,” tegasnya.
Sementara Kabid Bina Program, Anzalia Novianti ST, untuk perpres yang baru tahun nomor 16 tahun 2018 ini merupakan perubahan dari perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan telah beberapa kali diubah terakhir peraturan presiden nomor 4 tahun 2015.
Perpres itu belum maksimal untuk menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa yang baik, untuk itu maka perlu diganti dengan Perpres nomor 16 tahun 2018.
“Intinya peraturan ini hadir sebagai upaya untuk tatakelola pemerintahan yang baik tuntutan era keterbukaan dan harmonisasi dengan faktor lain yang berlaku, salah satu contohnya tentang pengadaan dan jasa serta pengembangan usaha nasional dan daerah,” katanya.
Dengan adanya aturan ini lanjut Novi, dapat menghasilkan sesuatu yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya lokasi dan penyedia.
(Nil)
Posted in

Leave a Reply

Baca Juga