HMI Cabang Bangko Geruduk DPRD Merangin | | PENA JAMBI

HMI Cabang Bangko Geruduk DPRD Merangin

Kamis, 03 Oktober 2019 | 20:23 WIB

pjid22

Tampak puluhan kader HMI saat menggelar unjuk rasa ke DPRD Merangin.


MERANGIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merangin menggelar aksi damai di kantor DPRD Merangin, Kamis (03/10/2019), dengan membawa atribut bendera HMI dan anak ayam.
Dalam aksinya mereka menuntut beberapa hal kepada DPRD Merangin untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan menolak RUU KUHP, dan mendesak pemerintah untuk menertibkan peraturan pengganti undang-undang (PERPUU) Komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang disahkan, RUU penghapus kekerasan seksual (PKS), menolak RUU ketenagakerjaan dan RUU pertanahan yang sangat tidak berpihak kepada rakyat.
Ketua umum HMI cabang merangin mengatakan bahwa dalam RUU tersebut banyak yang bertentangan dan banyak merugikan masyarakat seperti halnya UUD tentang ternak.
“Ayam itu tidak punya akal, kok masuk ke kandang orang dihukum. Itu salah satu bentuk UUD yang harus ditantang,” ucapnya.
Ia juga sangat kecewa dengan DPRD Merangin, bahwa pihak DPRD merangin tidak serius dalam menangani permasalahan RUU, sebab banyak anggota dewan yang enggan hadir ditengah-tengah mahasiswa.
“DPRD masih kurang kompak, padahal ada 35 Anggota dewan, kenapa yang hadir hanya beberapa orang. Padahal kita duduk bersama memecahkan masalah rakyat,” tambahnya.
Ketua bidang pembangunan daerah HMI cabang Bangko Nurfathu Qorida meminta anggota dewan untuk menanda tangani petisi inspirasi untuk diteruskan ke pusat.
“Kalo dewan benar-benar ingin membantu rakyat, jangan hanya janji doang, tetapi juga siap tanda tangan petisi inspirasi masyarakat,” paparnya.
DPRD Kabupaten Merangin sangat berterima kasih dengan adik-adik mahasiswa yang datang dalam aksi damai menyuarakan aspirasi rakyat tentang RUU yang bertentangan tersebut.
Ketua DPRD sementara Herman Efendi, mengatak bahwa mereka telah berdiskusi terlebih dahulu menolak RUU yang kontroversi tersebut.
“Kami anggota dewan sepakat dan satu suara bersama rakyat terkait RUU yang tidak sesuai tersebut. Sebab ini akan terdapat pada diri kita juga,” katanya.
Untuk langkah kedepannya setelah pelantikan ketua dewan definitif, dewan akan membentuk Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan bertugas membahas seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan seluruh pasal dalam draf RUU tersebut.
“Jika tim panja nanti sudah terbentuk, tolong adik-adik buat draf atau kliping2 arsip RUU yang kontroversi, sebagai bahan kami ke pusat, dan supaya punya suara yang sama dengan aspirasi masiswa di seluruh daerah,” pungkasnya.
(Ikh)
Posted in

Leave a Reply

Baca Juga