DPRD Sarolangun Gelar Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018

13 Mei 2019

Tampak Wakil Ketua DPRD Sarolangun Amir Mahmud dan Hafiz Hasbiyallah saat menerima LKPJ dari Bupati Cek Endra.

Sarolangun, penajambi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, tadi siang Senin (13/5) sekitar pukul 11:00 Wib menggelar rapat paripurna tingkat 1 dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun 2018.
Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Amir Mahmud didampngi Wakil Ketua II Hafiz Hasbiyallah, dan para anggota Dewan Se Kabupaten Sarolangun.

Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra, Wakil Bupati H. Hillalatil Badri, Sekda Drs Tibroni Rozali, Perwakilan Kejari, perwakilan Pengadilan Negeri, Kapolsek Limun, Kapolsek Air Hitam dan Kapolsek Singkut. Para Kepala OPD, Camat dan para lurah serta tokoh masyarakat Sarolangun.
Dalam sampaian LKPJ yang dibacakan langsung oleh Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra bahwa realisasi belanja Pemkab Sarolangun pada tahun 2018 sebesar Rp 1,1 Triliun atau 88,82 persen. Sementara itu, target belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp 1,24 Triliun.
Menurut H Cek Endra, belanja tidak langsung 2018 ditargetkan Rp 648,45 Milyar lebih atau 51,91 persen lebih dari total belanja dan terealisasi Rp 571,41 Milyar atau 88,12 persen.
“Besarnya porsi belanja tidak langsung terhadap total belanja APBD dikarenakan alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan bantuan keuangan Pemerintah Desa yang mencapai 191,13 Milyar lebih,” sebutnya.

Sementara itu, kata H Cek Endra belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 600,80 Milyar lebih atau 48,09 persen dari total belanja, terealisasi sebesar 538,11 Milyar atau 89,57 persen.
“Untuk target pembiayaan daerah tahun 2018 Rp 82,80 Milyar terealisasi Rp 144,77 Milyar lebih atau 174,84 persen,” ucapnya.
Selain itu, Bupati Sarolangun juga menyampaikan atas pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 yang mengacu pada enam misi, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum, meningkatkan kualitas SDM dan penguatan nilai agama serta sosial budaya, meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, meningkatkan pengelolaan SDA yang optimal dan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender dan meningkatkan pelayanan publik.

“Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai tahun 2012 telah digulirkan program Seratus Juta Untuk Satu Desa (Serjusade) yang kini namanya menjadi Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (PPDK) dengan nilai sebesar Rp 200 juta untuk satu desa dan satu kelurahan,” tuntasnya.       
Usai paripurna terlihat anggota DPRD Sarolangun mengadakan rapat internal bersamaan membentuk Pansus terkait dengan tindaklanjut pembahasan LKPJ Bupati Sarolangun 2018. 
Penulis : Husnil Aqili
Editor    : Amarullah Koto

Komentar

Please enter your name.
Please enter a message.

Baca Juga