DPAD Akan Terapkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

22 Agu 2019

SAROLANGUN – Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Sarolangun melakukan rapat bersama Stakeholder dalam penerapan program perpustakaan berbasis inklusi sosial di pedesaan, Kamis (22/08/2019), di Aula Kantor Dinas DPAD Sarolangun.
Dalam kegiatan Stakeholder Meeting Kabupaten Sarolangun itu, dihadiri Asisten I Arif Ampera, Kepala DPAD Sarolangun Ali Amri, Dinas Kominfo Sarolangun serta Instansi terkait, sejumlah perusahaan seperti Bank BPD, PT Caritas, para Kepala Desa terkait, dan Tim Perpustakaan Nasional.
Kepala DPAD Sarolangun Ali Amri, mengatakan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya.
“Ini adalah kegiatan program revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan program pemerintah pusat melalui perpustakaan nasional yang melalui konsultan yang ditunjuk. Jadi dari 300 sekian kabupaten kota seluruh Indonesia, di Provinsi Jambi ada Empat Kabupaten yang mendapatkan bantuan tersebut, salah satunya Sarolangun,” katanya.
Setiap Kabupaten yang menerima bantuan tersebut, hanya ada Lima Desa yang dipilih. Katanya, di Kabupaten Sarolangun ada di Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun, Desa Perdamaian dan Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Desa Samaran Kecamatan Pauh dan Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin.
“Yang menerima program ini kita minta komitmennya melalui surat pernyataan khususnya kepala desa, dan salah satunya harus ada fasilitas wifi, artinya sudah masuk internet. Setiap desa menerima bantuan 1.000 buku dan tiga unit komputer, namanya aplikasi kunang-kunang, memang bagaimana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, katanya dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini masyarakat nantinya akan meningkatkan pengetahuan, seperti belajar komputer, membaca buku dan bisa diimplementasikannya. Salah satu, usaha peternakan seperti di desa perdamaian ada ternak ayam, melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial ini usahanya sudah berkembang.
Kemudian kegiatan Stakeholder terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, bertujuan untuk meningkatkan sinergitas unsur pemerintah daerah khususnya dinas terkait, pihak perusahaan, masyarakat dan para kepala desa.
“Untuk perusahaan jadi tujuannya itu bagaimana tim ini bersinergi, sehingga Apa kelemahan-kelemahan dari program ini dalam bentuk anggaran barang kali, sehingga nantinya bisa maksimal. Tentu pihak perusahaan kita harap yang pertama supportnya dan berhasil dibantu,” katanya.
Kemudian katanya, untuk tenaga perpustakaannya diserahkan kepada pemerintah desa, untuk menunjuk pengelola perpustakaan. Dan setiap pengelola tersebut akan dilatih untuk meningkatkan pengetahuan dalam managemen perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang bahkan sampai ke jakarta.
“Di Jambi sudah beberapa kali, maka untuk menguatkan ilmu yang didapat, akan bersinergi disini, kita hanya memfasilitasi dan memotivator agar kegiatan ini dapat berjalan secara terus menerus, untuk mensejahterakan masyarakat melalui literasi tadi,” katanya.
(Nil)

Komentar

Please enter your name.
Please enter a message.

Baca Juga