LHP Kasus DD dan P2DK Desa Bukit Pelawan Naik | | PENA JAMBI

LHP Kasus DD dan P2DK Desa Bukit Pelawan Naik

Senin, 23 September 2019 | 11:29 WIB

pen1

Muslihadi Kepala Inspektorat Kabupaten Sarolangun.


SAROLANGUN – Terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) dan P2DK di Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, yang dilaporkan dan sempat didemo oleh warga beberapa bulan yang lalu terus berlanjut.
Hal itu ditegaskan oleh Muslihadi Kepala Inspektorat Sarolangun, kepada awak media penajambi.com, Senin (23/9/2019). Menurut dia, saat ini proses penanganannya sudah tahap Laporan Hasil Pemerksaan (LHP).
“Sudah kita naikkan ke Wabup LHP nya, yang jelas temuannya ada dan itu tidak bisa kami sebutkan, sebab kami ini sifatnya pembinaan,” kata Muslihadi.
Saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari wakil bupati untuk menyikapi LHP yang sudah disampaikan.
“Tindak lanjutnya kami masih nunggu perintah dari wakil bupati, seperti apa perintahnya yaa kami akan lanjutkan,” katanya lagi.

Saat Pemuda dan Warga unjuk rasa didepan Kantor Bupati Sarolangun bulan Juli lalu.


Untuk mengingatkan kembali bahwa naiknya kasus tersebut, berdasarkan laporan Pemuda dan Masyarakat Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun yang melakukan unjuk rasa didepan Kantor Bupati pada Senin (15/07/2019) lalu.
 
Baca juga : Pendemo Bawa Bibit Ikan Lele, Bukti Kegagalan Kedes Bukit
 
Mereka melakukan aksi dan mendesak Bupati Sarolangun untuk mencopot Kepala Desa Bukit. Warga mengancam, jika aksinya tak ditanggapi mereka akan mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar.
“Kami suarakan, ini terkait dana desa. Kami minta copot Kepala Desa Bukit, usut tuntas dan proses hukum,” kata Husnan, koordinator aksi waktu itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun, Mulyadi, yang menemui massa aksi melakukan mediasi dengan 10 perwakilan aksi di ruang asisten I.
Asisten I Bidang Pemerintahan, Arif Ampera menyampaikan bahwa dalam mediasi ini harus berdasarkan aturan sehingga masalah yang dilaporkan dapat diselesaikan. 
Husnan menyampaikan ada 20 hal yang mereka tuntut. Ia mengaku bahwa masyarakat sudah diancam.
Husnan juga meminta asisten pemerintahan dan pihak Inspektorat turun langsung kelapangan dan mempertanyakan kinerja pendamping desa.
Arief Ampera mengatakan akan menuntaskan dugaan kasus ini, pihaknya akan menyelesaikan dalam waktu 14 hari untuk memproses dan memanggil kepala desa, pendamping desa dan Inspektorat.
“Kita tidak bisa memvonis langsung karena kita ada azas praduga tidak bersalah dan akhir Juli sudah ada kejelasan,” ujarnya.
Sementara Kepala dinas PMD Mulyadi menyampaikan sumber dana desa bersumber pada dana ADD dan P2DK.
Dan pengelolaan dana tersebut dikelola Desa dan dikelola pihak ketiga. Untuk menyelesaikan masalah ini pihaknya akan memanggil langsung kepala desa.
Diketahui 20 tuntutan yang diajukan massa aksi terkait pengelolaan dana desa yang tidak sesuai anggaran yang direncanakan. Bahkan dana realisasi lebih sedikit dari pada rencana anggaran atau mark-up dana desa.
Seperti pembanguan GOR tanpa musyawarah, pelatihan BUMDES, rehab PAUD, pengadaan benih lele, dan dana lainnya dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total kurang lebih 4,5 miliar.
(Nil)
Posted in

Leave a Reply

Baca Juga