Pemkab Sarolangun Siap Terima CPNS Dan PPPK, Ini Penjelasan Waldi BKPSDM

Waldi Bakri Kepala BKPSDM Sarolangun, saat memberikan tanggapan di ruang kerjanya, (Penajambi.com/Wahid).

Sarolangun, Penajambi.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun telah mengajukan usulan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).
Hal itu disampaikan Kepala BKPSDM Sarolangun, H A Waldi Bakri, S.IP, S.Sos, MM, kepada awak media penajambi.com, Senin (24/06) di ruang kerjanya.
Dikatakan Waldi, bahwa pihaknya telah mengusulkan sebanyak 1.600 formasi, yang terdiri dari formasi guru, formasi tenaga kesehatan dan formasi tegana tekhnis lainnya seperti Satpol PP sebanyak 60 orang.
“Saat ini sedang kita masukkan permohonan, tapi kita belum dapat tanggapan. Belum dapat undangan resmi bagaimana mekanisme, jumlah dan sebagainya, kami hanya diminta mengajukan formasi, lebih kurang 1.600 orang dengan kondisi kita yang ada, BUP, kewilayahan atau batas wilayah dan jumlah penduduk kita,” katanya.
Kata Waldi, pada penerimaan pegawai ini bagi Pemerintah Daerah akan dibagi kuota antara penerimaan CPNS dan penerimaan PPPK, yakni 30 persen CPNS dan 70 persen PPPK dari kuota formasi yang diberikan oleh pusat.
Misalnya, jika Pemkab Sarolangun mendapatkan kuota 100 orang formasi maka sebanyak 30 orang pegawai CPNS dan 70 orang PPPK.
“Dalam surat yang kami terima dari menpan, formulanya memang demikian, tapi tidak memiliki jumlah. Tapi Satpol PP ini tidak mengenakan 70-30, karena acuannya tersendiri dari kemendagri. Kita itu guru dan kesehatan. nantinya formasi P3K ini honorer, yang dari pusat pembiayaannnya, dan cpns juga tetap dibiayai pusat,” katanya.
Jika memang aturannya demikian, Waldi menjelaskan tenaga honorer K2 di lingkungan Pemkab Sarolangun menjadi prioritas pada penerimaan PPPK ini, yang jumlahnya mencapai 560 orang, yang di tes pada tahun sebelumnya.
“Kalau bisa memang para honorer yang sudah masuk dalam database tanpa tes dan itu harapan semua daerah. kita ingin angkatlah, tidak usah pakai umur atau segala macam persyaratannya, mereka sudah mengabdi, jadi di luar itu kita ingin, namun kita tetap menunggu arahan,” katanya.
“Pak bupati memperjuangkan para honorer ini, agar bisa diangkat jadi PNS. karena pertimbangan para honorer ini tamatan 2009, kalau di tes menyesuaikan kondisi sekarang, kalah bersaing mereka kapan mereka lulus,” kata dia menambahkan.
Hanya saja, katanya, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai jumlah kuota yang akan didapatkan, waktu pelaksanaan serta mekanisme pelaksanannya. Jika nanti sudah ada kepastiannya, pihaknya akan segera menyampaikan ke publik.
“P3K, tahun kemarin gajinya tidak tersedia di daerah dan mereka diangkat di luar standar gaji di daerah kita, makanya kita tidak akomodir. Sekarang kan dananya dari pusat, dianggarkan tahun 2020 mendatang. Insa Allah akan diakomodir, inikan akan bagus, yang kita khawatirkan itu hanya bila dibebankan ke daerah,” pungkasnya.
Penulis : Wahid
Editor : Amarullah Koto

Leave a Reply

Next Post

Hendak Curi Kotak Amal, Pelajar Di Sarolangun Ini Diamankan Polisi

Sel Jun 25 , 2019
Pelajar yang diamankan warga dan polisi, (Penajambi.com/Amarullah Koto). Sarolangun, Penajambi.com – Jajaran kepolisian Polsekta Polres Sarolangun berhasil mengamankan Tiga orang pelajar dan satu Eks Pelajar yang diduga hendak melakukan percobaan pencurian kotak amal, di Mesjid Darussalam, RT 09, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Sabtu (22/06) dini hari kemarin. Pelajar ini diantaranya […]