Satu Unit Perumahan, Dikenakan Pajak BPHTB Rp 3,5 Juta

Kabid Pajak PBB dan BPHTB, Herjoni saat diwawancarai.

Sarolangun, Penajambi.com – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 ini menargetkan penerimaan pajak dari sektor Bea Pajak Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 23 Miliar dari total target yang ditetapkan sebesar Rp 40 miliar lebih.
Kabid Pajak PBB dan BPHTB, Herjoni Edison mengatakan bahwa hingga saat ini perolehan pajak BPHTB ini baru mencapai Rp 1 Miliar lebih. Tentu jumlah tersebut masih jauh dari jumlah target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun ini.
“Sektor BPHTB, kemarin target yang ditetapkan 23 miliar, pas saya masuk kesini baru 800 jutaan, dan saat ini sudah 1 miliar lebih,” katanya, belum lama ini saat dikonfirmasi.
Kata Herjoni, bahwa untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan memaksimalkan seluruh potensi pajak BPHTB yang ada di Kabupaten Sarolangun, dari transaksi penjualan tanah dan bangunan.
Syaratnya hanya harus sesuai dengan nilai transaksi diatas Rp 60 juta. Misalnya, jika penjualan tanah atau bangunan sebesar Rp 100 juta, maka akan dikenakan pajak Bphtb 5 persen dari jumlah Rp 40 juta (selisih dari Rp 100 juta dikurangi Rp 60 juta).
“Kami akan genjot, selidiki dimana peluang kami dapat Bphtb. Kita hanya lakukan sesuai nilai transaksi, yakni nilai yang logis. Misalnya penjualan ruko, nilai pasar Sarolangun sudah 800 juta tapi kalau dibuat 200 juta tidak masuk akal,” katanya.
“Hanya 5 persen dari nilai transaksi diatas 60 juta sesuai UU Nomor 28 tahun 2009. Misalnya nilai transaksi Rp 100 juta maka 40 juta dikenakan pajak BPHTB 5 persen, itulah PAD. Ada juga alih waris, tapi transaksi yang dikenakan pajak diatas 300 juta, kemarin saya kejar dapat Rp 180 juta,” katanya.
Salah satu potensi BPHTB ini, diantaranya perumahan yang saat ini banyak dibangun oleh developer di Kabupaten Sarolangun. Katanya, rata-rata satu unit perumahan ini dijual dengan harga Rp 130 juta, artinya akan dikenakan pajak BPHTB.
Katanya, satu unit perumahan yang diambil oleh masyarakat maka akan dikenakan pajak BPHTB 5 persen dari Rp 70 juta, yakni sebesar Rp 3,5 juta.
“Perumahan juga seperti itu, kita sudah kerja sama dengan BPN, Bank. BPHTB nya Rp 3,5 juta, rata-rata kan satu unit rumah Rp 130 juta. Jadi setiap orang ngambil rumah, Pemda mendapatkan Rp 3,5 juta Per rumah, sudah jalan, saya tidak tanda tangan kalau angkanya tidak segitu, karena memang aturannya segitu. Dari perumahan ini, hingga saat ini sudah ada 50 rumah selama saya disini,” katanya.
“Dan ini semua, petugas kami ke lapangan tidak mungut duit jadi masyarakat langsung bayar ke bank, untuk meminimalisir kebocoran, kemarin kami sudah launching segera mungkin, untuk menghindari kebocoran dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak PBB ini,” kata dia menambahkan.
Reporter : Wahid
Editor : Amarullah Koto

Leave a Reply

Next Post

Disnakkan Siapkan Tim Untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Sel Jul 23 , 2019
Foto: Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan Sarolangun, Asnawi. Sarolangun, Penajambi.com – Dinas Perternakan dan Perikanan (Disnakkan) Sarolangun, akan periksa hewan kurban. Guna mengetahui kelayakan hewan yang akan dikurbankan di Hari Raya Idul Adha nanti. Kepala Dinas Disnakkan, Asnawi mengatakan, ada tim dari disnakkan yang akan turun langsung kelapangan memeriksa hewan […]